Indonesia Harus Bentuk SDM Berkompeten Di Berbagai Bidang

Indonesia harus dapat membentuk sumber daya manusia (SDM) yang berkompeten di berbagai bidang. Hal ini khususnya untuk menghadapi era pasar bebas Asean di tahun 2015 yang menuntut ketersediaan SDM berkompeten yang mampu berkompetisi dengan SDM dari negara-negara Asean.

Anggota Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) Prof. Dr Ir Richardus Eko Indrajit MSc MBA mengatakan itu dalam acara pertemuan khusus antara lembaga pendidikan dengan BNSP di Auditorium Universitas Potensi Utama, Jumat 3 Agustus 2012

Pertemuan tersebut mengambil tema Pulic Hearing dalam Rangka Memperoleh Masukan Mengenai Penyusunan Pedoman Akselerasi Pembentukan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) First Party bagi Pendidikan Vokasi.

Selain Eko, anggota BNSP yang hadir adalah Gembong S Purboyo SMI MBA dan Ir H Teuku Suriansjah MSI. Kegiatan ini juga dihadiri Ketua Yayasan Potensi Utama Medan Bob Subhan Riza ST, Rektor Universitas Potensi Utama Rika Rosnelly, SH, M Kom dan undangan lainnya.

Eko Indrajit mengatakan, saat ini ada 120 juta tenaga kerja di Indonesia. "Namun dari jumlah tersebut yang telah mengikuti sertifikasi kompetensi di bidangnya baru 1% saja, atau hanya 1,2 juta tenaga kerja," jelasnya.

SDM yang berkompeten, lanjutnya, dapat dipahami sebagai sumber daya manusia yang menguasai pengetahuan, ketrampilan dan sikap kerja untuk melakukan proses kerja tertentu.

"Kompetensi ini dapat diperoleh melalui pelatihan, pendidikan, pengalaman maupun belajar mandiri," jelasnya.

Untuk mendorong bertambahnya SDM berkualitas dan berkompeten, maka BNSP terus melakukan berbagai upaya. Diantaranya bekerjasama dengan lembaga-lembaga terkait untuk mendirikan lembaga sertifikasi profesi (LSP).

"Sampai saat ini, LSP yang telah mendapat lisensi dari BNSP baru 82 unit dan 90% diantaranya berada di Jakarta. Padahal, setidaknya kita membutuhkan 500 LSP,"jelasnya.

Oleh sebab itu, diperlukan integrasi antara satuan pendidikan formal, non formal dan informal dengan LSP.
Sedikitnya ada 6 syarat yang harus dipenuhi untuk memperoleh lisensi dari BNSP dalam pendirian LSP.
Keenam syarat tersebut adalah adanya standar yang harus menjadi acuan, memiliki skema sertifikasi, memiliki sarana termasuk tempat untuk melakukan uji kompetensi yang sesuai dengan lingkungan kerja sesungguhnya, memiliki SDM dalam hal ini keberadaan penguji, adanya struktur dan memiliki surveilan yang diawasi oleh BNSP.

Sementara Gembong S Purboyo mengatakan, sertifikasi kompetensi bagi tenaga kerja bertujuan membantu tenaga profesi meyakinkan industri atau kliennya dia kompeten dalam bekerja atau menghasilkan produk atau jasa.

"Sertifikasi ini juga bertujuan membantu memastikan dan memelihara kompetensi untuk meningkatkan percaya diri tenaga profesi. Lalu membantu tenaga profesi dalam merencanakan karirnya, membantu tenaga profesi dalam mengukur tingkat pencapaian kompetensi dalam proses belajar di lembaga formal maupun secara mandiri, dan sebagainya," ujarnya.

Bagi kalangan industri, klien maupun organisasi, adanya sertifikasi kompetensi tersebut bertujuan membantu kalangan industri meyakinkan kliennya bahwa produk dan jasa telah dibuat oleh tenaga-tenaga yang kompeten.

"Lalu membantu industri dalam rekruitmen dan mengembangkan tenaga berbasis kompetensi dan meningkatkan efisiensi," ujarnya.

Sertifkasi kompetensi ini juga bertujuan memastikan industri mendapatkan tenaga kerja yang kompeten, membantu industri dalam sistem pengembangan karir dan renumerasi tenaga berbasis kompetensi dan sebagainya.

Teuku Suriansjah dalam sambutannya mengatakan, kegiatan ini dilakukan untuk menyerap pemikiran dan masukan dalam rangka mempercepat pembentukan LSP First Party bagi Pendidikan Vokasi.

Leave us a Comment